Bertempat di Kantor Bupati Mamuju, tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Harry Bowo, baru-baru ini melaksanakan bimbingan teknis terkait infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mamuju dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Mamuju, Suaib.
Meskipun indikator kepemerintahan seperti SPIP, Manajemen Risiko Internal (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan, capaian sasaran strategis pemda belum sepenuhnya selaras. Tim BPKP Sulawesi Barat hadir untuk membantu meningkatkan kualitas implementasi SPIP di Pemkab Mamuju.
SPIP memiliki empat tujuan utama :
- Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memastikan laporan keuangan sesuai standar dan transparan.
- Operasionalisasi Efektif dan Efisien. Memastikan operasional pemerintahan berjalan dengan baik.
- Keamanan Aset. Melindungi aset pemerintah dari risiko.
- Kepatuhan dengan Peraturan. Memastikan kegiatan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
Namun, masih ada permasalahan. Beberapa OPD belum merencanakan dengan baik, terutama jika tujuan lintas sektoral. Sinergi lintas sektoral perlu ditingkatkan.
SPIP melibatkan tiga lini:
- Organ Pengurus (Bupati dan Sekda). Bertanggung jawab atas keberhasilan SPIP.
- Manajemen (Pimpinan OPD). Harus menjalankan manajemen risiko.
- Internal (Inspektur/APIP). Memberikan keyakinan, peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
Kegagalan dalam manajemen risiko bisa terjadi jika tujuan tidak dipahami dengan baik. Pimpinan harus mengidentifikasi risiko, seperti pendanaan yang tidak sesuai tujuan dan overlapping pendanaan antar OPD. Kontrol dari APIP dan masing-masing OPD sangat penting untuk kesuksesan SPIP.
Peningkatan SPIP memiliki dampak positif yang signifikan pada pemerintahan daerah. Berikut beberapa dampaknya :
- Transparansi Keuangan. SPIP membantu memastikan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami pengelolaan keuangan pemerintah secara lebih jelas.
- Efisiensi Operasional. Implementasi SPIP memastikan operasional pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Ini mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan pelayanan publik.
- Perlindungan Aset. SPIP membantu melindungi aset pemerintah dari risiko, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Kepatuhan Hukum. Dengan SPIP, kegiatan pemerintah lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini memperkuat kepatuhan dan akuntabilitas.
- Sinergi Lintas Sektor. SPIP mendorong sinergi antar-OPD. Kolaborasi lintas sektoral memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan.
Semua ini berkontribusi pada pemerintahan yang lebih baik, lebih terpercaya, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat .
Sumber :
https://www.bpkp.go.id/berita/read/49206/0/BPKP-Sulawesi-Barat-Bimbing-Sistem-Pengendalian-Intern-Pemerintah-di-Pemkab-Mamuju