Langsung ke konten utama

Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR RI Bersatu Lawan Kemiskinan di Bali

Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI melakukan akselerasi dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali. Pada kunjungan kerja reses masa persidangan IV Tahun 2023-2024 di Kota Denpasar, berbagai langkah konkret diambil untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial memberikan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang melibatkan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta alat bantu dan kewirausahaan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Mahatmiya Bali menjadi mitra dalam upaya ini. Meskipun pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian, Provinsi Bali tetap menunjukkan sinyal positif. Sebagai destinasi wisata, budaya, dan keindahan alam, kunjungan turis terus meningkat. Fokus pada rehabilitasi sosial, perhatian khusus diberikan pada lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Pj Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan komitmennya dalam mengatasi kemiskinan. "Kami memperhatikan pelayanan kesejahteraan seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan," ujarnya di Kantor Bapeda Provinsi Bali. Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tiga fungsi lembaga DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Kami ingin melihat program-program yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial, termasuk bantuan ATENSI bagi warga penerima manfaat," kata Ashabul Kahfi.
Dalam kesempatan tersebut, bantuan disalurkan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, dan ATENSI. Total bantuan mencapai Rp 19.318.502.636. Selain itu, pemenuhan hidup layak juga menjadi fokus, termasuk bantuan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dan alat bantu bagi lanjut usia, dengan total bantuan Rp 290.346.136.
Meskipun Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang glamor, masalah kemiskinan masih ada, terutama di sudut-sudut terpencil pulau ini. Berikut beberapa langkah yang telah diambil dan rencana lanjutan untuk mengurangi kemiskinan di Bali :
  1. Program Pertanian Terpadu. Gubernur Bali telah mengusulkan skema pertanian terpadu untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dengan memperkenalkan teknologi modern dan diversifikasi hasil pertanian.
  2. Penggunaan Panel Surya. Pemasangan panel surya di daerah-daerah terpencil dapat membantu mengurangi biaya energi dan meningkatkan akses ke listrik. Ini adalah salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
  3. Bantuan Perumahan. Program bantuan perumahan juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan di Bali. Dengan memberikan akses ke perumahan yang layak, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Program Kesehatan Gratis. Rencana untuk memberikan layanan kesehatan gratis juga sedang dikerjakan. Ini akan membantu mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
  5. Pengembangan Ekonomi Kreatif. Peningkatan sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ini melibatkan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.
  6. Pendidikan dan Keterampilan. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat juga menjadi fokus. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat memiliki peluang kerja yang lebih baik.
Sumber :
https://kemensos.go.id/kemensos-bersama-komisi-viii-dpr-ri-berikan-bantuan-bagi-ppks-di-kota-denpasar
https://borgenproject.org/poverty-bali/

Komentar