Secara teknis, rumah apung didesain menggunakan material ringan seperti calci board yang dipadukan dengan tong drum sebagai titik apung, dilengkapi struktur penyangga baja galvanis untuk stabilitas saat air pasang, sedangkan rumah amfibi memanfaatkan pondasi fleksibel yang dapat naik-turun sesuai elevasi air. Meski mendapatkan sambutan positif dari warga, alokasi dana program yang bersumber dari APBD hanya mencapai Rp 50 juta per unit, atau setengah dari estimasi biaya konstruksi senilai Rp 100 juta, sehingga Pemerintah Kabupaten Demak telah menginstruksikan dinas teknis untuk melakukan revisi komprehensif terhadap rencana anggaran.
Implementasi program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan Yayasan Sheep Indonesia sebagai lembaga riset, serta didukung BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam pemantauan kualitas infrastruktur. Eisti’anah menegaskan bahwa penilaian smart city lebih menitikberatkan pada inovasi responsif terhadap isu lokal, bukan sekadar infrastruktur cerdas, sehingga keberhasilan rumah apung sebagai solusi adaptif terhadap rob diproyeksikan meningkatkan skor Demak pada evaluasi tahap kedua program Smart City Kemenkominfo.
Selain fungsi utama sebagai hunian adaptif, Pemerintah Kabupaten memandang rumah apung sebagai potensi destinasi wisata baru yang dapat mendukung diversifikasi ekonomi lokal, dengan konsep agrowisata air pasang yang menawarkan pengalaman menginap di atas permukaan laut dan memperkuat brand smart coastal city Demak. Pada 14 April 2025, tim monitoring dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi lapangan terhadap percontohan rumah apung di Desa Timbulsloko, menilai aspek struktural, keselamatan, dan dampak sosial terhadap keluarga masyarakat berpenghasilan rendah.
Pelajaran dari program Corporate Social Responsibility PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Universitas Pertahanan yang membangun rumah apung untuk warga pesisir Pluit Jakarta Utara—dengan luapan air hingga satu meter—menunjukkan pentingnya protokol standar teknis dan pelibatan TNI dalam mitigasi bencana agar model ini dapat diadaptasi ke Demak dengan kontrol mutu yang ketat. Dengan estimasi masa pakai 20–25 tahun dan potensi replikasi di pesisir utara Jawa Tengah, program rumah apung Demak diharapkan membuka peluang pendanaan tambahan melalui skema blended financing dan kemitraan swasta, sembari menunggu hasil perhitungan ulang anggaran yang akan menentukan skala ekspansi ke kecamatan lain.
Antisipasi jangka panjang terhadap dampak perubahan iklim, khususnya naiknya permukaan air laut, menjadikan rumah apung bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan bagian integral dari perencanaan wilayah pesisir yang resilien dan berbasis ekosistem. Langkah ini juga dapat menjadi tolok ukur nasional untuk model pemukiman adaptif yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan langkah konkret yang mulai diambil, Demak berpotensi menjadi pionir dalam inovasi arsitektur adaptif pesisir dan sekaligus menetapkan standar baru dalam praktik smart city yang tidak hanya digital, namun juga ekologis dan manusiawi.
Komentar