Pemerintah Indonesia sedang mengerjakan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan harapan dapat menciptakan budaya kerja baru yang lebih modern dan adaptif terhadap teknologi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan optimisme bahwa langkah ini tidak hanya akan menjadi perpindahan fisik, tetapi juga transformasi kinerja birokrasi yang lebih efektif dan efisien.Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan melalui tiga cara utama:
- Pemindahan Bertahap. ASN akan dipindahkan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisan ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di IKN. Anas menyebutkan beberapa prioritas dalam pemindahan, termasuk tunjangan pionir bagi ASN yang pertama kali pindah.
- Rekrutmen CPNS Khusus. Pemerintah akan membuka formasi khusus untuk rekrutmen CPNS yang akan ditempatkan di IKN. Tahap pertama akan melibatkan 40.021 formasi CPNS di instansi pusat. Sebanyak 5 persen dari formasi ini akan diberikan kepada putra-putri terbaik Kalimantan Timur.
- Mutasi Pegawai dari Pemda. ASN di pemda sekitar IKN juga dapat mengajukan pindah jika ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Mutasi ini akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.
Ketersediaan Hunian
Anas menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, 47 tower hunian akan selesai dibangun hingga November 2024. Dari jumlah tersebut, 29 tower akan diisi oleh ASN, sementara sisanya akan dihuni oleh TNI/Polri. Pada bulan Juli, September, dan November 2024, sejumlah tower dengan unit hunian tertentu akan siap ditempati oleh ASN.
Pemerintah juga menyiapkan skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN di IKN. Beberapa gedung kementerian telah ditetapkan jumlah pejabat yang akan bekerja di sana, termasuk data mengenai jumlah menteri dan eselon yang akan berkantor di gedung-gedung tersebut.
Dengan skema yang telah didetailkan, pemerintah berharap pemindahan ASN ke IKN akan berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi transformasi budaya kerja birokrasi Indonesia.
Anas menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, 47 tower hunian akan selesai dibangun hingga November 2024. Dari jumlah tersebut, 29 tower akan diisi oleh ASN, sementara sisanya akan dihuni oleh TNI/Polri. Pada bulan Juli, September, dan November 2024, sejumlah tower dengan unit hunian tertentu akan siap ditempati oleh ASN.
Pemerintah juga menyiapkan skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN di IKN. Beberapa gedung kementerian telah ditetapkan jumlah pejabat yang akan bekerja di sana, termasuk data mengenai jumlah menteri dan eselon yang akan berkantor di gedung-gedung tersebut.
Dengan skema yang telah didetailkan, pemerintah berharap pemindahan ASN ke IKN akan berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi transformasi budaya kerja birokrasi Indonesia.
Sumber :
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemindahan-asn-ke-ikn-dimatangkan-kementerian-panrb-paparkan-tiga-skema
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemindahan-asn-ke-ikn-dimatangkan-kementerian-panrb-paparkan-tiga-skema