Membangun Desa Melalui Literasi, Investasi Besar untuk Masa Depan

Pada Senin (8/7/2024), Pegiat Literasi Deby Lukito Goeyardi mengungkapkan pentingnya membangun desa melalui literasi dalam Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) XXV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Hotel Four Points, Badung, Bali. Menurut Deby, literasi adalah investasi terbesar untuk masa depan, dan keberhasilannya ditentukan oleh penerapan 5K: komunikasi, kolaborasi, kreativitas, ketahanan mental, dan komitmen."Tanpa kolaborasi, upaya yang dilakukan tidak akan berkesinambungan, sementara komunikasi yang baik akan menghasilkan transfer pengetahuan yang baik pula," ungkapnya. Deby juga menekankan pentingnya ketahanan mental dalam upaya literasi, mengingat sifat kerelawanan yang melekat dalam aktivitas ini.
Perpustakaan desa, menurut Deby, harus menarik dan relevan dengan minat pembaca. Ia mengakui bahwa program penguatan budaya baca dan literasi dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), seperti pengiriman 1.000 judul buku ke setiap perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), bisa berdampak positif.

Pentingnya Literasi Keluarga dan Gerakan Literasi Desa
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Adin Bondar, menyoroti pentingnya peningkatan literasi keluarga dan gerakan literasi desa dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 59, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memerlukan perlindungan khusus. Indikator keberhasilan literasi mencakup persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat.
Perpusnas telah mengembangkan model alur broadcast message dan kecerdasan buatan untuk kelompok target literasi keluarga. Adin juga menekankan peran pustakawan yang mencapai 70% dalam transfer pengetahuan ke masyarakat, yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan hidup.

Kebijakan Pemerintah dan Tantangan di Lapangan
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri RI, Yusharto Huntoyungo, mendukung pentingnya eksistensi kelembagaan perpustakaan yang diatur oleh UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam urusan perpustakaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dari 52,92 di tahun 2018 menjadi 71,3 pada tahun 2024.
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan alokasi untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan minat pembaca dan standar fasilitas perpustakaan yang belum seragam.

Inovasi dan Dukungan di Tingkat Desa
Di Bali, sastrawan Made Adnyana Ole mengisahkan pentingnya perpustakaan dalam pengembangan sastra dan literasi. Ia menyoroti beberapa kebijakan pemerintahan Bali yang kontroversial telah menutup perpustakaan sejak 2022, yang menyulitkan peningkatan literasi di daerahnya.
Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Sambas, Yunisa, mendukung Kepala Desa Tengguli, M Daud, dalam mengemukakan berbagai inovasi di daerah mereka. Yunisa berfokus pada program inovasi 1000 perpustakaan di Kabupaten Sambas. Daud menginisiasi perpustakaan terapung "Sarana Ilmu" di Desa Tengguli, Sajad, Sambas, Kalimantan Barat, yang didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak dan dana desa.
“Kami bersyukur tahun ini mendapat dukungan dana penuh dari dana desa. Kami tahu Kemendes berkolaborasi dengan Perpusnas untuk mewujudkan literasi di desa,” ungkap Daud.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat komunitas yang berdaya guna, serta literasi keluarga dan desa menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia.

Sumber :
https://perpusnas.go.id/berita/eksistensi-perpustakaan-dan-strategi-menuju-indonesia-emas-2045-melalui-literasi-desa

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama